DPRD Sulut Gelar Rapat Paripurna Istimewa Sambut Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rangka HUT ke-80 RI dan Penyampaian RUU APBN 2026
Buroko- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna hari istimewa ini untuk menyimak pidato resmi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Acara yang digelar di Gedung DPRD Sulut ini memiliki dua agenda utama: menyambut Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia dan mendengarkan menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2026.
Baca Juga : Mantan Komisioner KPI Aswar Hasan Meninggal, Rektor Unhas Kami Kehilangan Sang Pemikir Visioner
Pidato Kenegaraan dalam Rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI
Sekretaris DPRD Sulut, Weliam Niklas Silangen, menjelaskan bahwa rapat paripurna pagi ini didedikasikan pada penyampaian laporan kerja lembaga-lembaga negara serta pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.
“Hari ini merupakan momen bersejarah karena kita tidak hanya merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, tetapi juga mendengarkan langsung Arahan Presiden mengenai pencapaian dan arah pembangunan nasional,” ujar Niklas saat ditemui di Gedung DPRD Sulut, Jumat (15/8/2025).
Pidato Presiden Prabowo Subianto diharapkan memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan ekonomi, politik, dan sosial Indonesia selama setahun terakhir, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memajukan kesejahteraan rakyat.
Agenda Kedua: Penyampaian RUU APBN 2026
Dalam agenda ini, pemerintah akan memaparkan rencana anggaran negara beserta nota keuangan dan dokumen pendukung lainnya.
“Ini adalah momen krusial karena APBN 2026 akan menjadi fondasi pembangunan Indonesia di tahun mendatang. Kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat memahami prioritas dan alokasi anggaran yang diusulkan pemerintah,” tambah Niklas.
Antusiasme Tinggi dari Anggota DPRD dan Masyarakat
Rapat paripurna ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Sulut serta perwakilan dari berbagai instansi pemerintah daerah. Proses penyiaran langsung juga dilakukan agar masyarakat Sulut dapat mengikuti pidato Presiden secara real-time.
“Kami mengapresiasi transparansi pemerintah dalam menyampaikan laporan kinerja dan RUU APBN. Ini menjadi bukti komitmen untuk melibatkan rakyat dalam proses pembangunan,” ungkap salah satu anggota dewan yang turut hadir.
